Blangpidie - Sebanyak 9 anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dari Fraksi Abdya Maju memilih tidak hadir dalam sidang paripurna pengesahan anggaran tahun 2025, Jumat, 22 November 2024.
Padahal, kegiatan ini sangat penting mengingat dalam dokumen anggaran tahun 2025 ini memuat harapan besar masyarakat Abdya, salah satunya, tentang anggaran gaji para honorer tahun 2025 yang telah diperjuangkan dan dipastikan akan terbayar penuh, juga Tukin dan anggaran-anggaran lainnya.
Tidak jelas apa alasan 9 anggota DPRK Abdya ini memilih tidak meginjak kaki dihari itu ke Gedung DPRK walau sebelumnya anggaran ini dibahas bersama dan tentu memuat kepentingan masyarakat Abdya.
Banyak dugaan hal ini dilakukan oleh 9 anggota DPRK Abdya ini ada kaitannya dengan Politik.
Hal ini bisa benar, sebab, 9 anggota DPRK yang mangkir ini merupakan anggota dewan dari partai koalisi pendukung Paslon bupati-wakil yakni 03.
Sementara 16 anggota DPRK yang hadir dan telah menandatangani absen berasal dari partai koalisi pendukung Paslon bupati-wakil nomor urut 01 dan 02.
Meski ditunda dan dijadwalkan berlanggsung pada hari Senin, 25 November 2024 namun Pj bupati Abdya, Dandim 0110, Kajari, mewakili Kapolres dan undangan penting lainnya sudah sempat hadir.
Sebab itu, pengesahan anggaran Kabupaten Abdya tahun 2025 gagal disahkan pada hari ini, Jumat, 22 November 2024 lantaran kuorum tidak mencukupi.
Adapun anggota DPRK Abdya yang memilih mangkir dari undangan paripurna anggaran yang memuat kepentingan hajat masyarakat Abdya itu yakni, 4 Anggota DPRK Abdya dari Partai Gerindra termasuk ketua, 3 Anggota DPRK dari PKB, 1 dari Partai PDA dan 1 dari Partai Gelora.
Sebab itu juga sehingga pimpinan sidang menunda paripurna pengesahan hingga tanggal, 25 November 2024 mendatang dalam angenda yang sama.
Dalam konfrensi Pers Wakil Ketua II, Nurdianto mengatakan bahwa 16 anggota DPRK yang hadir tidak tau tentang kenapa 9 anggota DPRK dari Fraksi Abdya Maju tidak hadir, walau hal ini sering terjadi di lembaga DPRK, tapi kepentingan daerah tentu harus diutamakan sesuai sumpah dan janji.
Jika anggaran Abdya disahkan Perbup, sebutnya, tentu gaji untuk Honorer selama satu tahun tidak akan terealisasi lagi.
"Yang tidak hadir hari ini Fraksi Abdya Maju, ada 9 orang termasuk ketua DPRK. Padahal, ada konsekuensi yang sangat merugikan Abdya kalau anggaran ini tidak segera di sahkan, karena bisa Perbup dan ini sanggat merugikan masyarakat Abdya," kata Nurdianto, didampingi wakil ketua 1 Mustiari, Agusri Samhadi, Jasman dan Mukhlis.
Jika anggaran Abdya disahkan Perbup, sebutnya, tentu gaji untuk Honorer selama satu tahun tidak akan terealisasi lagi.
Selain itu juga Tukin ASN dan anggaran-anggaran lain, sebab, penggunaannya mengacu pada aturan tahun sebelumnya dimana gaji honorer hanya dibayarkan 6 bulan saja.
"Seharusnya kegiatan ini jangan dibawa kemana-mana. Kita tentu tidak tau siapa nanti yang terpilih jadi bupati. Hari ini kami yang hadir tidak berada dalam ranah politik itu, tapi masyarakat bisa menilai mana yang serius membangun Abdya ini, mana yang tidak," sebutnya.
Terpisah, Pj bupati Abdya, Sunawardi berharap anggaran Abdya 2025 tidak diselesaikan dengan Perbup. Pj berkata, jika hal itu terpaksa dilakukan maka Abdya juga yang dirugikan, dan masyarakat Abdya juga yang menanggungnya.
"Harapan saya tidak dengan Perbup. Saya berharap anggota legislatif mampu mencari solusi bersama dan mengambil keputusam terbaik," kata Pj. []