Ambon - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pengurus daerah Maluku berkomitmen mengawal laporan pengaduan pihak Molucca TV ke Polda Maluku. Bagi IJTI, langkah itu perlu diapresiasi karena bagian dari mengedukasi publik agar mengetahui kerja-kerja jurlistik.

Pasalnya, tindakan I Ketut Ardana, ajudan Gubernur Maluku, Murad Ismail bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tentang Kebebasan Pers dan Kitab Undang Hukum Pidana.

• Baca juga: Ini Dugaan Penyebab Dua Desa di Maluku Tengah Bentrok

"IJTI dan AJI Kota Ambon berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas," sebut IJTI Pengurus Daerah Maluku, Rabu, 13 Juli 2022.

Sebab tindakan I Ketut Ardana yang menghalangi kerja jurnalistik termasuk merampas handphone dan Kemudian menghapus video liputan, Sofyan Muhammadia, jurnalis Molucca TV adalah pelanggaran kebebasan pers yang serius.

• Baca juga: Nelayan Sulsel Kini Bisa Lakukan Penangkapan di Perairan Maluku

Menurut IJTI, harusnya tindakan represif I Ketut Ardana tidak boleh terjadi. Meski dengan dalil khilaf sekalipun.

Karena bagi IJTI, semenjak dijadikan sebagai ajudan seharusnya dia mengetahui hak-hak jurnalis yang melekat bagi pejabat publik, seperti Gubernur Maluku, Murad Ismail.

"Tindakan I Ketut Ardana, sungguh sangat disayangkan karena melanggar Kebebasan Pers yang serius," tegas IJTI.

• Baca juga: Viral, Oknum TNI di Maluku Memukul Warga dan Mengajaknya Berkelahi

Menanggapi permintaan maaf I Ketut Ardana, IJTI mengatakan, secara manusiawi dimaafkan tetapi tidak dengan komitmen IJTI untuk tetap mengawal kasus ini yang sementara di proses di Polda Maluku.

"Sekali lagi kita katakan, IJTI Pengurus Daerah Maluku mempercayai Polda Maluku memproses laporan pengaduan Molucca TV hingga tuntas. IJTI Maluku selalu berupaya mewujudkan hubungan harmonis antara insan pers, khususnya anggota IJTI, dengan pihak Kepolisian sehingga Kepolisian Daerah Maluku diharapkan mengusut kasus itu dan memberi sanksi kepada terlapor sesuai Hukum yang berlaku.” harap IJTI. []