Makassar - Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari, menjelaskan, pembayaran intensif nakes yang sudah diajukan pihak rumah sakit untuk tahun ini mencapai Rp 8 miliar lebih.
Uang tersebut untuk membayar, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi, RSUD Haji, dan RSUD Labuang Baji.
“Untuk tahun 2021, menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, dan verifikator Dinas Kesehatan, untuk kami ajukan ke Inspektorat Daerah untuk direview, dan ke BKAD untuk proses selanjutnya,” ujarnya.
Sementara, Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latif, mengungkapkan, hasil review insentif nakes sudah bisa dirampungkan besok, Senin, 19 Juli 2021. Tinggal RSUD Labuang Baji, yang data pendukungnya belum lengkap.
“Tinggal Labuang Baji yang belum lengkap data pendukungnya. Insya Allah besok bisa rampung hasil reviewnya,” kata Sulkaf.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengungkapkan, telah mengirimkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi yang realisasi insentif nakes-nya belum banyak berubah. Salah satunya, Provinsi Sulsel.
“Realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid, kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain,” kata Tito, dalam jumpa pers yang disiarkan virtual melalui YouTube, Sabtu, 17 Juli 2021.
Meski demikian, Tito mengakui, kepala daerah kadang tidak tahu persoalan anggaran.
“Bisa saja kepala daerah tidak tahu persoalan ini karena masalah anggaran Covid-19 ini tidak perlu melalui persetujuan kepala daerah tapi cukup proses BKAD. Yang lebih paham adalah Bappeda atau Badan Keuangannya, BKAD” ujar Tito. []