Jakarta - Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang panjang diharapkan mampu mendorong perputaran uang hingga Rp100 triliun, namun Anggota DPR RI dari PKS, Anis Byarwati, menyebut dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih terbatas.
“Walaupun libur panjang seperti Nataru memiliki multiplier effect signifikan, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Kita melihat deflasi selama lima bulan terakhir dan beban hidup yang semakin berat menekan konsumsi masyarakat kelas menengah,” ujar Anis di Jakarta (28/12).
Menurutnya, prediksi perputaran uang Rp90-100 triliun selama Nataru berdasarkan asumsi pengeluaran rata-rata Rp3 juta per rumah tangga cukup signifikan, tetapi belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bank Indonesia mencatat telah menyiapkan uang tunai Rp133,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan liburan.
Tantangan Pariwisata dan Konsumsi Lokal
Anis juga menyoroti industri pariwisata yang masih bergantung pada wisatawan lokal selama liburan ini. Hingga Oktober 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara baru mencapai 11,57 juta, masih defisit 2,73 juta dari target 14,3 juta kunjungan.
“Liburan ini lebih didominasi oleh wisatawan lokal. Pemerintah perlu memanfaatkan potensi wisatawan mancanegara yang datang selama Nataru untuk mendukung pencapaian target kunjungan dan mendongkrak sektor pariwisata,” katanya.
Namun, ia optimis liburan Nataru bisa memberikan kontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024, khususnya pada sektor transportasi, pariwisata, serta industri makanan dan minuman.
Harapan Pertumbuhan Ekonomi 2025
Anis menekankan pentingnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% seperti yang diamanahkan dalam APBN. Namun, ia mengingatkan bahwa ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia masih tinggi di angka 6,5, yang menunjukkan rendahnya efisiensi investasi.
“Untuk mencapai target di atas 5%, pemerintah perlu menekan ICOR ke angka 4-5. Ini menjadi pekerjaan rumah besar, terutama dalam masa transisi pemerintahan baru,” ujar Anis.
Ia berharap program 100 hari Presiden Prabowo yang masuk dalam kategori Quick Win bisa dioptimalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya bagi masyarakat kelas bawah dan menengah yang semakin tergerus.[]
