Makassar - BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) gandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan lakukan pendampingan dan mitigasi resiko pengadaan alokon.
Kegiatan Rapat Perencanaan Pengadaan Alokon ini diikuti tim pengadaan alokon serta perwakilan komponen bidang lingkup BKKBN Sulsel bertempat di Hotel Almadera Makassar, Jumat (12/05/22).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Andi Ritamariani, mengatakan pendampingan BPKP dalam proses pengadaan alokon sebagai komitmen BKKBN Sulsel mewujudkan proses pengadaan alokon yang sesuai aturan.
Andi Rita mengimbau agar panitia memperhatikan setiap tahapan pengadaan mencakup proses perencanaan, perkiraan, persiapan dan pasokan kebutuhan alokon.
“Seluruh proses pengadaan agar diidentifikasi secara baik, harus sesuai aturan, lakukan analisis harga dan kebutuhan, lakukan perhitungan jumlah kebutuhan secara tepat, termasuk alur pengiriman dan penerimaan alokon,” imbau Andi Rita.
Andi Rita menekankan yang penting adalah penguatan perencanaan alokon agar tepat jumlah dan tepat kebutuhan untuk menunjang pelayanan KB di lapangan.
"Saya harapkan dalam pengadaan alokon agar di awali dengan perencanaan dengan matang, agar dihitung dengan benar sesuai dengan kebutuhan, hal ini untuk menghindari terjadi stock out ataupun kelebihan stock" ujar Andi Rita.
Mewakili BPKP Sulsel, Gusti Arif, menyampaikan dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa terdapat potensi kecurangan sehingga perlu mengidentifikasi resiko tersebut dari awal agar meminimalisir kejadian resiko.
"Mitigasi resiko pengadaan alokon penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengadaan dan potensi kecurangan yang terjadi," ujar Gusti Arif.
Kata dia, jika mitigasi resiko bertujuan untuk mengetahui serta menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaan pengadaaan. []
