Bulukumba - Bulukumba Monitoring Center (BMC) meminta Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan memperkuat jaminan berusaha untuk memastikan kelangsungan hidup pelaku usaha tambang.
Pasalnya, pelaku usaha pertambangan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian di Butta Panrita Lopi. Khususnya, dalam bidang pembangunan konstruksi dan kebutuhan bangunan masyarakat.
Direktur BMC, Firman Gani mengatakan, pengusaha tambang berperan menyerap tenaga kerja, mendatangkan investasi, serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui setoran pajak.
Olehnya itu, Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf diharap optimal memberikan sebuah solusi pada sektor usaha jasa melalui regulasi yang berlaku.
Baca juga: Tak ada Lahan Parkir Hingga Buat Macet, Toko Murah Bulukumba Ditutup
Dengan begitu, kata dia, pengusaha tambang tidak lagi khawatir ketika petugas melakukan razia ataupun operasi penutupan tambang di Bulukumba.
Sebab, sejak tahun 2021, sejumlah tambang terpaksa harus berhenti beroperasi karena ancaman penghentian secara paksa.
"Di tengah Pandemi Covid-19 sekarang ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus membantu para pengusaha tambang, memberikan ke mereka pengurusan izin usaha sesuai ketentuan," ucap Firman kepada Alur.id, Jumat, 3 September 2021.
Dia mengakui, sementara ini sesuai data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT) Kabupaten Bulukumba, terdapat lima tambang yang memiliki izin beroperasi. Sedangkan, 30 tambang lainnya masih dianggap ilegal.
"Karena perizinan pertambangan, harus melalui satu pintu di Kementrian. Dengan kondisi itu, lantas apa yang mereka harus lakukan selama ini. Apa lagi dengan pemberhentian operasi tambang, juga mempengaruhi bisnis di bidang properti, tukang bangunan juga pun ikut terkena imbasnya karena pekerjaan mandek karena tidak adanya bahan material. Masyarakat yang membangun rumah ataupun bangunan lainnya juga resah karena harga material melonjak dikarenakan harus membeli ke kabupaten lain," terangnya. []
