Manggarai - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Purnawan Naur, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai untuk memprioritaskan program pembangunan jaringan listrik di Desa Ladur, Desa Kentol dan Desa Riung Kecamatan Cibal.
Karena hingga kini ketiga Desa tersebut belum mendapatkan aliran listrik.
Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, masih banyak Kampung di Kabupaten Manggarai yang belum dialiri listrik. Di Kecamatan Cibal, ada beberapa Desa seperti yakni Desa Kentol, Desa Riung, Desa Ladur. Khusus di Desa Ladur, dari enam kampung yang ada baru dua yang masuk listrik.
"Saya sudah berkoordinasi dengan bagian UP2K di Lawir Ruteng dan UP3 di Kupang. Diminta agar tahun ini Desa-Desa tersebut segera masuk listrik," kata Ferdy Naur, dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Bupati Manggarai, Rabu 30 Maret 2022.
Dirinya meminta kepada Pemkab Manggarai agar ikut serta mengkawal pembangunan jaringan listrik sampai pada proses pemasangan.
"Desa Riung bahkan belum tersentuh listrik. Kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak KULP (Kantor Unit Layanan Pelanggan). namun masalah mereka adalah anggaran," ujar Ferdi.
Politisi Cibal itu juga meminta Pemkab Manggarai ikut terlibat dalam urusan listrik. Sehingga persoalan anggaran yang dihadapi PLN bisa diatasi.
"Harapannya masyarakat, Desa Riung dan Desa Ladur mendapatkan layanan perusahaan listrik negara," kata Ferdi.
Menanggapi hal itu, Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit menjelaskan, bahwa ada dua Desa di Kabupaten Manggarai yang dialiri listrik pada tahun 2022. Dua desa itu adalah, Desa Riung Kecamatan Cibal dan Desa Tado Kecamatan Satarmese.
"Kita berharap bahwa tahun ini bisa selesai meskipun PR kita masih banyak," ujar Hery Nabit.
Hery juga membeberkan, dalam data di PLN hanya tertinggal dua Desa yang belum teraliri listrik di Kabupaten Manggarai. Data tersebut berbeda dengan kondisi riil di lapangan, dimana Masih banyak kampung di Kabupaten Manggarai yang belum dialiri listrik.
Kata Hery, Pemkab Manggarai telah berkoordinasi dengan PLN agar hitungan persentase aliran listrik di Kabupaten Manggarai tidak dilihat dari skop Desa melainkan dihitung melalui jumlah dusun atau kampung.
"Sementara kita tahu bahwa masih banyak kampung yang belum ada listriknya, mungkin ini ada hubungannya dengan yang disampaikan," katanya.
Hery juga menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan penjajakan kerja sama dengan PLN. Kerja sama itu dalam bentuk sharing biaya. Dalam pengertian APBD menyediakan sebagian material. Misalnya untuk di kampung-kampung APBD menyiapkan untuk pengadaan tiang. Sedangkan PLN menyediakan sisanya.
"Karena hanya itu cara untuk mempercepat yang bisa membangun listrik sampai di kampung. Saya kira kalau misalnya ada lampu hijau (kerja sama) maka kita mulai dari tahun depan," pungkasnya. []
