Makassar - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengungkapkan pentingnya menata pendistribusian gas LPG 3 kilogram yang sempat heboh di masyarakat terkait kebijakan pembelian gas melon tersebut hanya di agen dan bukan di toko pengecer.
"Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, bukan tidak melihat fenomena ini. Beliau bahkan merasa sangat prihatin sebagai pemimpin ia paham, bagaimana secara empati menempatkan diri pada posisi perasaan masyarakat. Terlihat tatkala tanpa sungkan, beliau turun langsung ke lapangandan menyatakan bertanggung jawab," kata Idrus, Kamis (6/2).
Bahlil mengapresiasi kritik masyarakat yang sedang meletup letup. Ia tidak melengos dan melempar tanggung jawab, tapi datang meminta maaf, mengakui ada kekurangan ke tengah mereka yang mengantri, bahkan dengan segala kerendahan hati, mergaku salah, sekaligus mendengar emosi warga dengan bijak.
"Ini pertanda hasrat kepeduliannnya yang tinggi pada masyarakat. Tanpa merasa berkuasa dan mau dilayani, Bahlil turun ke masyarakat dan melayani. Sebagai sosok pemimpin yang tumbuh dari bawah, aktifis yang lahir semenjak masih mahasiswa,Bahlil memperlihatkan karakter yang matang dalam memposisikan kritik sebagai proses yang membentuk dirinya hingga saat ini," ungkapnya.
Bahlil merespon masalah gas melon ini dengan menunjukkan sikap dan pendekatan yang benar dan penar. Ia tegar menghadapi masalah, tidak menghindar, apalagi lepas tanggung jawab, tidak menyalahkan stafnya.
"Humble menghadapi masyarakat secara bijak, tidak marah-marah, apalagi arogan merasa benar sendiri. Menata ulang sebuah proses yang selama ini sudah mapan berjalan, tentu akan mengundang beberapa konsekwensi. Diantaranya bahkan mengundang kontraksi sosial. Baik itu kontraksi yang berkait dengan rutinitas warga sebagai pengguna elpiji, maupun juga sekaligus, kontraksi dengan mereka-mereka yang selama ini menangguk untung dari kenakalannya memainkan gas bersubsidi ini," jelasnya.
Setidaknya ada beberapa sebab yang membuat penjualan gas melon mendesak untuk ditata ulang.
"Karena penjualan gas melon bersubsidi selamaini masih banyak yang belum tepat sasaran alias belum focus pada penerima manfaat penjualan gas melon bersubsidi. Disini pemerintah harus tegas," katanya.
Penjualannyahanya boleh dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Aturan ini dimaksudkan agar subsidi energi dapat tersalurkan dengan lebih tepat sasaran, terpantau dengan baik, dan harga jualnya sesuai dengan yang ditentukan pemerintah tersebut.
Ada empat kalangan rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaranHal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liguefied Petroleum Gas.
Sejauh pemantauan pemerintah, penjualan Elpiji bersupsidi ini ditemui masih banyak yang tidak tepat sasaran. Apakah ini harus dibiarkan? Ini salah satu alasan mengapa Kementerian ESDM menginstruksikan masyarakat agar membeli gas ini di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025.
"Jika sekarang pangkalan pertamina masih berjarak dengan masyarakat, itu disadari oleh pemerintah. tentu untuk selanjutnya, jumlah pangkalan resmi pertamina akan ditambah jumlahnya. Akan ada sub-sub pangkalan yang akan memudahkan pembelian. Pedagang pedagang eceran itu, bisa menjadi sub pangkalan pertamina," tuturnya.
Kemudian berkenaan dengan keluhan masyarakat yang bukan satu dua datangnya, berkait dengan harga penjualan gas melon hilang dari pasar, sekaligus adanya penimbunan gas melon tersebut.
"Selama ini harga jual gas melon jelas-jelas bersubsidi, tapi ketika sampai ke pemanfaat, harganya banyak yang jadi melambung. Itu artinya ada rantai permainan yang berlangsung dalam distribusi gas elpiji ini. Apalagi, kenaikan harga ini biasanya berbarengan dengan langkanya gas di pasaran," katanya.
Harus diakui, ini semua bisa terjadi karena ada permainan. Ada mafianya.Ada yang mengail di air keruh, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kaum yang seperti ini pasti merespon segala langka perbaikan dengan membangun kontraksi sosial, untuk membangun kesan, berbuat berjuang untuk rakyat, seakan akan, serba seolah olah, itulah cara yang marak saat ini. Kaum ini tidak sungkan berjuang, berbuat jujur di balik ke tidak jujuran.
Keluhan masyarakat yang bukan satu dua juga terkait dengan pengaduan masyarakat akan adanya praktik kecurangan. Volume yang mestinya berisi gas 3 kg, ternyata berisi jauh di bawah itu. Bahkan hasil pengecekan pemerintah ada yang hanya berisi 2.300 gram saja.
"Belum lagi yang melakukan praktek-praktek pengoplosan. Berkali-kali polisi menggerebek praktek pengoplosan gas. Ini juga harus dijadikan pertimbangan dan kemawasan, akan adanya rantai distribusi yang mesti dibenahi. Sekali lagi, yang melaporkan terjadinya pengoplosan-pengoplosan ini ya warga masyarakat sendiri," terangnya.
Pada sisi ini, kepekaan masyarakat dan cepatnya polisi dalam bertindak perlu mendapat apresiasi. Sebab jelas kejahatan-kejahatan yang terjadi di seputar per-gas melon ini, bukan cuma merugikan tapi lebih dari itu, membahayakan masyarakat. []
