Blangpidie - Anggota Fraksi Abdya Meudaulat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Jasman meminta Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) agar membuat terobosan-terobosan serta upaya-upaya konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung dan menutupi kekurangan belanja kabupaten.
"Upaya dan terobosan ini penting dilakukan untuk menggenjot PAD kita," kata Jasman.
Hal ini dikatakan Jasman saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 di Gedung DPRK setempat, Selasa, 21 Oktober 2025.
Jasman meminta Pemkab Abdya untuk segera melakukan penyesuaian dan koreksi terhadap rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026, agar selaras dengan kesepakatan bersama dengan Badan Anggaran DPRK Abdya.
Fraksi Abdya Meudaulat dalam kesempatan itu juga meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Abdya membuka kantor cabangnya di kabupaten setempat, termasuk ber-NPWP Abdya.
"Ini penting guna meningkatkan dana bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten Abdya dan mendorong pencapaian target PAD berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan," sebut Jasman.
Jasman menekankan seluruh pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bahan baku makanan tidak boleh didatangkan dari luar daerah melainkan wajib dibeli dari pedagang lokal.
"Kami minta Dinas Pertanian dan Pangan agar melakukan penyuluhan pemberdayaan dan sosialisasi kepada petani-petani kecil Abdya tentang bahan baku pangan hasil pertanian untuk kebutuhan program MBG," sebutnya.
Bahkan dia mengusulkan agar Dinas Pertanian dan Pangan membentuk wilayah komoditas hasil pertanian guna mencukupi bahan pokok MBG sebagai pengawasan ketat dari Forkopimda agar program MBG ini berjalan sukses dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.
"Tentu kita tidak mau timbul masalah dikemudian hari," sebutnya.
Pihaknya menilai, program MBG ini jika dikelola dengan baik, tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, akan tetapi juga sangat berdampak pada perekonomian masyarakat lokal, sebab, program ini bukan hanya memberikan makan gizi gratis kepada siswa semata, melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu kami berharap program ini betul-betul dikelola dengan baik, higenis, dan bergizi," ucapnya.
Kemudian, Fraksi Abdya Meudaulat juga meminta bupati untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap Dinas Kesehatan, sebab, dari hasil infeksi pihaknya didapati masih adanya kurang disiplin dalam menjalankan tugas, terutama bidan desa," ucapnya.
Hal ini, jelasnya, bisa dilihat dari prevalensi angka stunting Abdya mengalami peningkatan pada tahun 2025, yaitu 830 kasus lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 8,4 persen.
"Walaupun stunting ini masalah multidimensi, tentu ini menjadi bukti bahwa bidan desa melalui dinas kesehatan sebagai garda terdepan tidak serius dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku ibu hamil sejak dini," terangnya.
Anehnya, anggaran yang digelontorkan untuk program prioritas kesehatan sangat besar, akan tetapi malah memberi output jauh dari yang diharapkan, maka dari itu pihaknya menekankan kepada Dinas Kesehatan agar peran dan fungsi Nakes pada pelayanan tingkat pertama tidak hanya berorientasi pada pelayanan praktik semata, akan tetapi peningkatan pelayanan berbasis edukasi, promosi keehatan dan preventif ini jauh lebih penting dilakukan.
Selanjutnya, Jasman menyarankan Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan (RSUD-TP) agar menerapkan standar pelayanan prima pada rumah sakit tersebut.
"Kami mendapatkan laporan bahwa tidak optimalnya pelayanan kesehatan di hari libur pada unit-unit fasilitas pemeriksaan penunjang pasien rawat inap, sehingga, kami menyimpulkan hal ini akan berdampak pada status kesehatan pasien, tidak aktualnya dalam pemberian pengobatan, dan memperpanjang durasi pasien dalam perawatan," kata Jasman.
Atas permasaalahan ini, Fraksi Abdya Meudaulat menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kurang inovatif dan kurang kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Abdya.
"Tidak hanya di situ, kami juga mendapatkan laporan beberapa sekolah ditutup dikarenakan tidak ada siswa lagi. Ini merupakan sebuah kegagalan dalam menjalankan tugas selaku Kepala Dinas Pendidikan. Kami juga mendapatkan banyak laporan bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi pada internal dinas tersebut, hal semacam ini dapat menghambat proses pencapaian pada target-target program strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdya.
"Maka kami mendesak bupati untuk segera mengevakuasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga pencapaian yang sudah di jabarkan dapat dilaksanakan dengan baik dikemudian hari," katanya. []
