BLANGPIDIE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) dari Partai Aceh (PA), Sardiman, berang dengan pemandangan tidak elok dan kerab dilihatnya saat pembahasan terkait anggaran antara DPRK dengan Pemkab.
Pasalnya, disetiap pembahasan di DPRK acap kali sejumlah kepala Dinas bolos. Yang hadir malah bawahan mereka, sehingga pembahasan yang memuat kepentingan-kepentingan rakyat malah terkesan tidak serius.
"Jangan nanti masyarakat menilai DPRK dan Pemkab berselingkuh. Ini harus menjadi perhatian penting bagi Pemkab. Ini bukan kegiatan main-main," kata Sardiman.
Hal ini diutarakannya dalam rapat Paripurna DPRK Abdya dengan agenda penyerahan dan pembukaan pembahasan rancangan Qanun APBK tahun anggaran 2026 dan penyampaian laporan hasil reses lll Pimpinan dan anggota DPRK Abdya tahun 2025, Kamis, 6 November 2025.
"Ini sedikit-sedikit bicara demi rakyat, tapi saat pembahasan tentang kepentingan rakyat malah malas-malasan. Kadis harus bertanggung jawab atas jabatannya, jangan main-main soal rakyat," tegas Sardiman.
Terlebih, lanjut Sardiman, anggaran tahun 2026 merupakan masa pemerintahan bupati-wakil bupati definitif bukan masa jabatan Pj seperti tahun lalu, maka dari itu dia meminta pemerintah untuk turut memperhatikan soal ini.
"Anggaran yang akan kita bahas ini bukan masa Pj, ini masa bupati-wakil definitif, maka jangan main-main soal ini. Yang kita bahas ini terkait kepentingan rakyat," tegasnya lagi.
Plt Sekda Abdya, Amrizal yang mewakili Bupati pada Paripurna ini menjawab bahwa hal ini menjadi catatan, dan dalam Paripurna itu Ia mengimbau para kepala Dinas untuk serius mengikuti pembahasan.
"Baik, usulan ini menjadi catatan bagi Pemkab, dan kami mengimbau agar kepala dinas fokus dan serius mengikuti pembahasan," kata Amrizal.
Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi mengusulkan agar tidak ada kepala dinas yang keluar daerah selama pembahasan."Kita juga minta selama pembahasan tidak ada kepala dinas yang keluar daerah," tegas Roni Guswandi. []
