Blangpidie - Keucik Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkifli membantah isu yang beredar terkait pemotongan insentif lembaga adat (Tuha Lapan) di setempat seperti yang diberitakan sebelumnya.
Menurutnya, isu itu terkesan mengada-ada yang membuat nama lembaga tersebut tercoreng termasuk pemerintah desa setempat juga ikut terseret dalam isu yang tidak dilengkapi bukti akurat itu.
"Info miring itu tidak benar adanya. Sebab, Tuha Lapan tidak ada insentif yang ada biaya operasional yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam setiap tahunnya. Ini jelas pencemaran nama baik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Zulkifli, Selasa, 5 November 2024.
Zulkifli menjelaskan, kalau bantuan operasional (OP) tersebut bertujuan untuk mendukung Tuha Lapan dalam menjalankan peran mereka sebagai mitra Pemerintah Desa.
Pernyataan ini merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Abdya Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan Dana Desa, ADG, dan BHPRK untuk Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Abdya.
"Dalam Perbup tersebut, tidak ada ketentuan tentang pemberian insentif atau gaji kepada Tuha Lapan. Yang ada hanya alokasi bantuan operasional," ujarnya.
Menurut Zulkifli, pencairan bantuan operasional Tuha Lapan tersebut tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan anggaran dana desa.
"Bantuan ini diambil dari ADG reguler, bukan dari Siltap (Penghasilan Tetap). Berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan APBG TA 2024, bantuan ini dianggarkan dalam dua tahap, yakni Rp3 juta pada tahap pertama dan Rp2 juta pada tahap kedua," jelasnya.
Pada tahap pertama, bantuan operasional telah disalurkan secara bertahap setiap bulan kepada Tuha Lapan. Namun, untuk tahap kedua, dana belum dicairkan karena masih menunggu proses transfer dari pemerintah daerah.
Terkait isu pemotongan dana operasional Tuha Lapan untuk mendukung pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu paslon Kandidat, Zulkifli dengan tegas membantahnya. Menurutnya, kabar tersebut adalah fitnah seperti yang tersebut di media.
"Kami oknum yang menginformasikan itu harus mempertanggungjawabkan pernyataannya, jangan seenaknya memberikan pernyataan yang tidak mendasar," lanjutnya.
Zulkifli juga membantah tudingan bahwa dirinya mendukung salah satu calon bupati dengan cara menggerakkan massa. Menurutnya, setiap warga berhak memiliki sikap politik selama itu bersifat pribadi dan tidak mencampuradukkan dengan jabatan Keuchik.
Ia juga menekankan bahwa warga yang menghadiri kampanye dialogis salah satu calon adalah inisiatif pribadi mereka.
"Jadi, jangan kaitkan dengan jabatan Keuchik atau aparatur desa," tambah Zulkifli.
Disisi lain, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Abdya, Venny Kurnia, turut menanggapi isu pemotongan dana operasional Tuha Lapan di Gampong Kuta Bak Drien. Venny mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa konfirmasi.
"Jika ada masalah, konfirmasi dulu kepada Keuchik atau aparat desa terkait. Jika ingin diberitakan, berikan informasi yang seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan," ujar Venny.
Ia berharap agar media lebih bijak dalam memberitakan isu-isu desa dan selalu mengedepankan asas keberimbangan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat sebagaimana di atur dalam UU Pers. []
