Ruteng - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai, Silvester Nado mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai untuk segera ambil tindakan cepat terkait maraknya pengiriman sapi ilegal ke Nusa Tenggara Barat (NTB).
Maraknya praktek pengiriman sapi ilegal itu terjadi di Pelabuhan Nanga Nae, Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat.
"Pemerintah Daerah tidak boleh kalah dengan para mafia. Peristiwa penyelundupan sapi ke Bima dari Kabupaten Manggarai melalui pelabuhan Nanga Na'e Kecamatan Reok Barat merupakan potret buram pengawasan perdagangan ternak besar antar pulau," kata Sil, Rabu, 27 April 2022, petang.
Dari peristiwa ini menurut Sil, tentunya Pemerintah Daerah dan masyarakat Manggarai mengalami kerugian karena akan berdampak terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain menurut dia, akan berdampak terhadap populasi ternak karena sapi betina yang produktif juga di jual antar pulau.
Politisi Partai Demokrat itu juga mendesak Pemda, untuk segera mengambil langkah dan tindakan yang tegas terhadap peristiwa penyelundupan sapi tersebut.
Perlu dilakukan penelusuran terhadap jaringan mafia ini termasuk masyarakat Manggarai yang terlibat dan menjadi agen dalam proses penyeludupan sapi tersebut.
Untuk itu disarankan perlu ada pengawasan dan pendataan dari Pemerintah Desa dalam proses jual beli ternak yang terjadi di tengah masyarakat. Perlu bangun koordinasi yang intens antara Pemerintah Desa dengan instansi yang terkait dalam mengawasi proses jual beli sapi ditengah masyarakat.
"Perlu ada pengawasan dan pendataan dari Pemerintah Desa dalam proses jual beli ternak yang terjadi di tengah masyarakat. Pendataan seperti ini akan memudahkan kita dalam proses penelusuran ketika mengalami persoalan seperti ini," tuturnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, pada Februari 2021 lalu dua kapal motor (KM) pengangkut 92 ekor sapi dari Pelabuhan Nanga Nae, Desa Paralando, Kecamatan Reok Barat, Manggarai, tujuan Bima, NTB, berhasil diamankan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan Badan Intelejen Negara (BIN). []
