Borong - Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi salah satu Kabupaten dengan tingkat responsivitas tinggi terhadap kebijakan Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Hal itu disampaikan oleh Mantovanny Tapung, salah satu dosen di Unika St. Paulus Ruteng.
Responsivitas tinggi ini, kata dia, ditunjukan dengan lolosnya 45 sekolah jenjang PAUD, SMA, dan SMK 15 angkatan 1, 27 angkatan 2 sebagai Sekolah Penggerak.
Dengan demikian, Manggarai Timur menjadi role model dalam hal PSP dan IKM di Indonesia.
"Prestasi ini harus diapresiasi," katan Mantovanny dalam keterangan yang diterima media ini, Rabu 2 November 2022, malam.
"Dengan keterlibatan sejumlah satuan pendidikan sebagai Sekolah Penggerak dalam mempercepat Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) menggambarkan bahwa Kabupaten Manggarai Timur memiliki ‘good will’ dan ‘political will’ mendukung program Kemendikbudristek dalam upaya meningkat mutu pendidikan demi membangun generasi emas tahun 2045," kata Manto.
- Baca juga: Tipu Muslihat Vale Memperluas Konsesi
"Di saat sekolah-sekolah di NTT mengeluh kekurangan biaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas guru, Kemendikbudristek melalui skema program Sekolah dan Guru Penggerak telah memberi solusi dengan Bantuan Operasional Sekolah kinerja (BOS-Kin)," tambah dia.
Lebih lanjut, Manto menjelaskan dengan adanya BOS-Kin yang besarannya 45-132 juta ini dari tingkat SD sampai dengan SMA dan SMK tiap tahunnya, pastinya sudah sangat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan.
Menurut Dosen Sosiologi Pendidikan Unika St. Paulus Ruteng itu, kemauan politik dan kemauan baik dari Pemerintah Daerah Manggarai Timur dalam menyambut Program Sekolah/Guru Penggerak dan IKM menjadi kunci utama.
Pemerintah Manggarai Timur telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan menandatangani pakta integritas dalam menyukseskan IKM.
"Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Manggarai Timur harus menjadi praktik baik (best practices), sekaligus ‘role model’ bagai kabupten lain di Indonesia dalam hal keberpihakan pada ranah pendidikan," ungkap Manto.[]
