Makassar - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulsel yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur, Rabu, 13 September 2023.
Percepatan penurunan stunting adalah program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen.
Selaras, penanganan stunting dan gizi buruk merupakan salah satu program prioritas Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel.
Adapun angka angka prevalensi stunting Sulsel pada 2022 mencapai 27,2 yang turun dari tahun 2021.
"Memang suatu kesyukuran karena penanganan stunting dilakukan dengan baik di Sulsel," kata Bahtiar.
Untuk penanganan stunting menjadi perhatian. Salah satu dari empat Pokja yang dibentuknya adalah penanganan stunting.
Ia berharap, berbagai pihak juga terlibat dalam penanganan stunting. Termasuk relawan dan pihak swasta.
Demikian juga dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dapat membantu masyarakat dan warga miskin.
"Mengurus masalah stunting bukan hanya pemerintah saja. Pada akhirnya kekuatan masyarakat kita sinergikan termasuk swasta," terang Bahtiar.
Sementara, Pj Sekda Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, memuji kinerja Kabupaten Takalar dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pasalnya, Kabupaten Takalar berhasil menurunkan angka stunting di tahun 2022. Kabupaten Takalar masih tercatat sebagai daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi, namun belakangan ini signifikan menurun.
Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Takalar berada pada angka 31,1 persen. Angka ini menurun jauh dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 34,7 persen.
Ini didukung karena Takalar telah membuat program aplikasi Takalar Ayo Atasi Stunting.
Dimana dengan aplikasi ini para pimpinan daerah, OPD, dan TP2S dapat memantau kondisi anak stunting satu per satu by name by adress.
Ia berharap agar Sulsel yang menjadi contoh adalah Kabupaten Takalar.
"Untuk yang Sulsel kita bisa mencontoh Takalar," sebutnya.
Sedangkan, Dinas P2KBP3A Kabupaten Takalar Asriadi Ali menjelaskan, Perpres 72 Tahun 2021 mengamanahkan BKKBN sebagai leading sektor untuk percepatan penurunan stunting tersebut.
"Kita harus terus berupaya karena percepatan penurunan target nasional 14 persen. Itu bukan hal mudah tapi bukan juga hal yang mustahil, sehingga diperlukan kerja kolaborasi yang jelas oleh semua stakeholder," ucapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulwesi Selatan, Shodiqin mengatakan siap membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam mempercepat penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
"Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan BKKBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Indonesia dimana sesuai amanat Bapak Presiden Kita menargetkan stunting dapat turun ke angka 14 persen tahun 2024," ujar Shodiqin.
Ditambahkan pemerintah melalui BKKBN telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) khususnya upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS). []
