Jakarta - Ribuan rumah di 3 desa terendam banjir akibat tanggul sungai Cipelang di Majalengka jebol. Ketiga desa itu, di antaranya Palasah, Kertawiangun, dan Pakubeureum.
Seiring dengan itu akan dilakukan perbaikan infrastruktur dengan membangun tanggul sementara
Tak hanya itu, bencana banjir itu juga membuat petani terancam gagal panen akibat ratusan hektare sawah yang terendam berhari-hari.
Merespons itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq bersama Deputi Bidang Logistik BNPB Lilik Kurniawan, lantas melakukan kunjungan ke lokasi banjir untuk mengecek langsung kondisi para korban yang terdampak banjir.
Dalam kesempatan itu, hadir juga Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto, dan Dandim Majalengka Letkol Inf Dudy Pilianto.
Lebih lanjut, Kiai Maman menyerahkan bantuan senilai Rp 150 juta yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak.
Ia juga telah meminta jajaran BNPB untuk segera mendistribusikan bantuan seperti makanan dan obat-obatan, serta menyediakan fasilitas lain yang dibutuhkan.
"Penanganan awal pasca bencana kita fokus pada upaya pendistribusian bantuan agar masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan dasar. Seiring dengan itu akan dilakukan perbaikan infrastruktur dengan membangun tanggul sementara," kata Kiai Maman kepada wartawan, Selasa, 13 Februari 2024.
Dia menegaskan, penanganan banjir yang telah merendam ribuan rumah warga ini harus dilakukan koordinasi dengan lintas instansi baik pemerintah pusat, daerah, kabupaten, sampai tentara dan kepolisian.
Bagi para petani yang sawahnya terendam banjir, lanjut Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB ini, bantuan akan diberikan dengan memberikan bantuan benih dan pupuk melalui dinas pertanian.
"Saya mengajak masyarakat untuk mendoakan agar bencana banjir ini segera berlalu dan para korban terdampak bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala," ucap Kiai Maman.
Meski di tengah bencana banjir, Kiai Maman berharap proses pemungutan suara di 3 desa tersebut dapat berlangsung dengan baik.
Oleh sebabnya, KPU, Bawaslu, dan para petugas di lapangan perlu bekerja ekstra untuk menyiapkan proses pemungutan suara agar masyarakat tidak kehilangan hak suaranya pada Pemilu dan Pilpres 2024.
