Manggarai - Yayasan Plan Internasional Indonesia melakukan sosialisasi interaksi disabilitas tingkat Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa 8 Februari 2022.
Proficial Coordinator Yayasan Plan Internasional Indonesia Juliani Talan mengatakan, rapat hari ini, membahas hasil audensi dengan Bupati Hery Nabit, di Rumah Jabatan (Rujab) terkait kesepakatan kerja sama Pemda Manggarai dengan teman-teman konsorsium difabel, yang dibentuk pada 30 Agustus 2021, lalu.
"Kegiatan ini sebenarnya kegiatan ketiga, kegiatan keduanya kemarin itu kita melakukan sosialisasi kaum difabel pas kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan kapasitas kepala desa se-kabupaten Manggarai, di Rumah Retret-Retret Wae Lengkas,"ujar Juliani, Selasa 8 ebruari 2022.
"Pada saat itu kita mensosialisasikan untuk keterlibatan kaum difabel setiap kali kegiatan, kemudian bagaimana kita memperlakukan mereka,"sambungnya.
Ia meminta, tidak hanya masukkan mereka dalam SK tetapi mereka harus diberikan peran, kemudian mereka dilibatkan dalam kegiatan apa pun, mereka juga perlu didengar apa yang mereka sampaikan.
"Kami berharap kepada para Camat, kalau bisa dalam SK STBM tim kecamatan dan SK tim STBM desa harus memasukkan teman-teman distabalitas dalam SK tersebut,"harap Juliani.
Perwakilan BTPK konsorsium Difabel Kabupaten Manggarai, yang juga Guru SLB Negeri Tenda Ruteng, Alosia Dahlia Putri Kung menyampaikan, berharap para camat yang hadir atau pun para Pokja AMPL punya pawer untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, memberikan motivasi kepada orang-orang di instansinya agar buat kebijakan-kebijakan yang inklusif.
Ia juga mengatakan, saat ini konsursium sudah melakukan google from link. Itu yang bisa di akses oleh semua orang, itu memang khusus untuk pendataan kaum difabel, di situ sudah sangat lengkap bagi dari jenis difabelnya apa.
"Harapan dari konsorsium sebenarnya dengan link data yang sudah ada besok-besok bisa digunakan oleh semua pihak. Saya sangat berharap kepada semua pihak, untuk libatkan kami dalam semua kegiatan dan harus mendengarkan kami," ungkap Lilis.
Dirinya berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melibatkan kaum difabel dalam kegiatan apa pun.
"Setidaknya pemerintah bisa menangkap apa yang mereka bisa cover, bukan untuk kebutuhan satu orang tetapi untuk kebutuhan orang banyak. Tetapi kaum distabalitas tidak terlupakan itu yang kita harapkan," kata Lilis. []
