Ruteng - Pengiriman sapi ilegal di Desa Robek dengan Desa Para Lando Kecamatan Reok Barat, ke Bima NTB, dilakukan setiap Minggu dalam jumlah banyak. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai tidak bisa berbuat banyak.
Hal itu disampaikan oleh warga setempat berinisial LK, saat ditemui wartawan pada Kamis, 11 Agustus 2022. Kata dia pengiriman sapi ilegal ini sangat meresahkan.
Menurut LK pengiriman sapi ilegal, dan tanpa dilengkapi dokumen resmi itu sudah lama terjadi di Pelabuhan Nanga Nae, Pelabuhan Langkas dan Pelabuhan Gincu.
Kedua pelabuhan tersebut merupakan jalur tikus yang berlokasi di Desa Paralando, dan Desa Robek, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai.
"Satu kali satu Minggu mereka kirim itu sapi ke Bima NTB dalam skala banyak," ujar LK.
Dirinya berharap, aparat penegak hukum agar segera menangkap pelaku yang melakukan pengiriman sapi ilegal karena itu sangat merugikan daerah.
Menanggapi hal itu Kepala Desa Robek Hilarius Hanso menyampaikan, yang menjadi pertanyaan saya sapi ini dibawah dari berbagai wilayah yang ada di Manggarai dan Manggarai Timur, dan melintasi di Reo, lalu kenapa lolos sampai di Robek dan di Para Lando.
"Lalu kenapa kami sebagai Kepala Desa di Pantura ini jadi korban atas maraknya pengiriman sapi ilegal ke Bima. Padahal kami tidak tau terkait pengiriman sapi ilegal tersebut,"sesalnya.
Kata dia, para penyelundup selama ini sering mereka melakukan pengiriman sapi ke Bima NTB, bahkan setiap Minggu, mereka kirim itu dalam skala yang banyak.
"Mereka muat malam hari atau pun siang hari juga kami tidak tau, karena tidak memeriksa dokumennya," ujarnya.
Kata dia, para pengirim sapi ilegal ini juga tidak pernah kordinasi dengan pemerintah Desa. Itu yang membuat mereka resah.
"Dengan tegas saya katakan, kami Pemerintah Desa tidak terlibat sama sekali terkait maraknya pengiriman sapi ilegal ke Bima itu,"tegasnya.
Dirinya mengaku pernah diundang Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut untuk membicarakan terkait maraknya pengiriman sapi tanpa dokumen itu.
"Saya jawab, saya tidak tau terkait maraknya pengiriman sapi ilegal antara pulau itu, belakangan baru marak ternyata sapi yang dikirim itu tanpa dokumen yang lengkap. Karena pemeriksaan dokumen bukan wewenang saya,"pungkasnya.[]