Makassar - Dalam rangka monitoring dan evaluasi program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulawesi Selatan adakan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan. Bertempat di ruang pola, Kantor Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Senin (07/08/2023).
Capaian Indikator Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Sulawesi Selatan pada Semester 1 menunjukan belum optimal dalam beberapa capaian indikator. Hal ini diungkapkan Koordinator Manager Satgas Stunting Andi Irfanji, SKM, M.Kes.
"Pencapaian Indikator Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Selatan pada laporan semester 1 belum optimal tercapai secara keseluruhan di kabupaten/kota. Kalau dilihat dari sasaran intervensi pada balita mencapai 76,72 persen, sementata kelompok sasaran lainnya masih berada di sekitar cakupan 50 persen kebawah. Hal ini bisa menjadi kajian kita untuk menyusun langkah selanjutnya di semester 2." ujar A. Irfanji.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan Shodiqin, menanggapi hasil capaian tersebut, menyampaikan perlu adanya kolaborasi terpadu untuk menurunkan capaian PPS yang sudah ditargetkan agar di akhir tahun 2023 capaian prevalensi Stunting Sulawesi Selatan turun sesuai harapan.
"Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah terbentuk di level Provinsi, 24 kabupaten kota, 311 kecamatan dan 3049 Desa kelurahan. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting,"ujar Shodiqin.
"Hal ini perlu ada kolaborasi terpadu dalam menurunkan stunting ini. Apalagi melihat target penurunan yang sudah diproyeksikan, hal ini bukan suatu hal yang tidak mungkin bila kita bekerja gotong royong target di tahun 2023 capaian prevalensi stunting Sulsel akan turun sesuai harapan kita," sambungnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas P3ADaldukKB Provinsi Sulawesi Selatan Andi Mirna.
Adanya Kolaborasi terpadu antara TPPS dan Lintas Sektor dalam hal ini TNI sangat penting dilakukan. Hal ini dapat membantu memonitoring stunting sampai tingkat desa.
"Ada Kolaborasi terpadu antara TPPS dan Lintas sektor sangat penting dilakukan. Dalam hal ini TNI memiliki babinsa yang dapat membatu program dalam memonitoring di tingkat desa." ujar A. Mirna.
Menanggapi hal tersebut, Aster Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf. Persada Alam menyampaikan siap mendukung hal tersebut.
Selain itu, perlu ada kajian teknis kendala seperti apa dilapangan yang bisa dibantu oleh Kodam dalam menurunkan stunting khusunya di Sulawesi Selatan.
"Dengan dilantiknya KASAD sebagai Bapak Asuh Anak Stunting oleh BKKBN RI, secara langsung kami siap mendukung penurunan stunting dan dengan adanya kolaborasi terpadu ini juga menjadikan koordinasi menjadi lebih jelas. Yang terpenting bagi kami, perlu ada kajian teknis terkait kendala apa dilapangan yang menyebabkan penurunan stunting tidak signifikan di Sulawesi Selatan. Kalaupun kendala itu sudah jelas, kami siap intruksikan para babinsa dalam membantu mengatasi kendala tersebut," ujar Persada Alam
Dalam diskusi, Kabid Kesmas Dinkes Sulsel menyampaikan bahwa pencapaian indikator ada 2 pendekatan yaitu intervensi spesifik hanya 30% dan sensitif 70%, keduanya mempunyai pengaruh yang kuat dalam percepatan penurunan stunting.
Hal yg sama juga disampaikan perwakilan dari bidang PPM Bappelitbangda bahwa tagging program dan kegiatan sudah dilakukan.
Adapun capaian masih belum optimal, tentu ini terkait dengan pemetaan perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota.
Turut hadir Anggota TPPS Sulawesi Selatan, Dekan Fakultas Kesmas Unhas, TGUPP Provinsi Sulsel, Kepala Dinkes Sulsel yang diwakili Kabid Kesmas dan Kasi gizi Dinkes Sulsel, Satgas PPS Sulsel, Perwakilan UNICEF wilayah Sulawesi Maluku dan Direktur JENEWA Madani wilayah Sulawesi Selatan. []