Wajo - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Shodiqin, menyebutkan, untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024, kolaborasi dan sinergitas lintas sektor menjadi kunci percepatan penurunan stunting.
Hal ini disampaikan, Shodiqin saat memberikan sambutan pada kegiatan Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus bersama anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah Syam, di Gedung PGRI Kabupaten Wajo, Sabtu (29/07/23).
Shodiqin mengutarakan jika angka prevalensi stunting di Kabupaten Wajo masih tinggi, dimana data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 22,6 persen naik 6 persen menjadi 28,6 persen pada tahun 2022.
"Angka stunting Wajo berada di atas Sulsel yaitu 27,2 persen dan Nasional 21,6 persen. Kondisi ini tentunya mejadi perhatian Kita bersama bagaimana Kita bisa bersinergi dan kolaboratif dalam menurunkan angka Stunting di Kabupaten Wajo," ujar Shodiqin.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Shodiqin menyebutkan salah satu kontribusi BKKBN yaitu melalui pengaturan kelahiran lewat penggunaan Alat Kontrasepsi.
"BKKBN tidak pernah melarang Bapak Ibu untuk memiliki anak, karena memiliki keturunan merupakan hak setiap keluarga, namun kami menekankan agar kelahiran tersebut dapat diatur secara sehat sehingga resiko melahirkan anak stunting dapat di cegah, dimana ada 7 pilihan kontrasepsi yang bisa di peroleh secara gratis," ujar Shodiqin.
Anggota Komisi IX DPR RI, Hasnah Syam, mengatakan salah satu mitra Komisi IX DPR RI adalah BKKBN dan Kesehatan dimana tupoksi bagaimana memberikan edukasi dan meningkatkan kualitas kesehatan dimasyarakat.
Saat ini, Stunting menjadi fokus pemerintah dan merupakan program prioritas nasional dimana kita menargetkan tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14 persen.
"Kondisi saat ini angka stunting nasional khusunya Kabupaten Wajo masih sangat tinggi sehingga perlu kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam menurunkan stunting, padahal organisasi kesehatan dunia WHO menerapkan angka toleransi stunting tiap negara yaitu 20 persen," sebut Hasnah Syam.
Menurunkan stunting, sebut Hasnah Syam merupakan tanggung jawab bersama bagaimana mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang bebas stunting.
"Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi penyakit berulang terumata sejak dalam kandungan hingga anak usia dibawah dua tahun atau di 1000 hari oertama kehidupan," terang Hasnah Syam. []