Bulukumba - Kemelut di lingkungan DPD II Partai Golkar Bulukumba hingga saat ini masih memanas pasca pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke sepuluh partai berlogo pohon beringin itu.
Pada Musda tersebut, nama Nirwan Arifuddin terpilih secara aklamasi menahkodai partai Golkar Bulukumba. Namun, sebagian kader menilai, pada musda begitu penuh intrik dan kecurangan.
Pamong senior partai Golkar Bulukumba, Irwan Natsir meminta kembali ketegasan dan komitmen DPP terkait hal ini, dimana pihaknya menilai berbagai kisruh dan keributan kader-kader Golkar beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan tak lepas akibat adanya campur tangan atau intervensi dari DPD I Golkar Sulsel.
“Kegaduhan yang terjadi di Bulukumba tidak lepas dari campur tangan DPD I, dimana dikatakan jika beberapa pimcam dicopot oleh Plt dan menunjuk Pkt Pimcam, apa lagi itu jelas bertentangan dengan peraturan organisasi Partai Golkar nomor 02 tahun 2020," ujar mantan wakil sekretaris DPD II Golkar Bulukumba itu.
Irwan Natsir mendesak DPP harus segera mengambil langkah tegas atas kondisi yang terjadi di Sulsel, bagaimanapun kondisi yang terjadi akan berpengaruh pada upaya golkar memenangkan pilpres dan pemilu di Sulsel.
"DPP harus segera ambil sikap, jangan diam melihat keadaan sekarang di Sulsel. Benahi DPD I jika Perlu DPP menunjuk Plt ketua Golkar Sulsel. Jika perlu buang perusak partai demi kejayaan Golkar 2024 di Sulsel," tegas mantan ketua BSN Golkar Bulukumba itu.
Baca juga: APAB Bulukumba Terjunkan Alat Berat Benahi Jalan di Herlang
Karena, lanjut dia, salah satu poin dalam surat keberatan pihaknya yang dilayangkan ke DPP, pasca Musda yakni mencopot ketua DPD I Golkar Sulsel yang dinilai menjadi sumber masalah.
Terlebih batas waktu yang diberikan DPP ke DPD I untuk segera menuntaskan Musda dengan deadline waktu 14 hari untuk menyelesaikan Musda 8 kabupaten yang tersisa tidak terpenuhi oleh DPD I dengan adanya dua daerah yang belum Musda yakni, Luwu Timur dan Kota Pare-Pare sendiri.
"DPP pada 22 Agustus kemarin menyampaikan instruksi kepada DPD I untuk segera menyelesaikan Musda di 8 daerah tersisa dalam waktu 14 Hari, namun batas waktu yang diberikan DPP belum bisa diselesaikan DPD I. DPP harus konsisten dengan instruksinya," jelas Irwan.
Bahkan, dia mengemukakan kondisi yang terjadi di beberapa daerah yang juga gaduh, seperti di DPD II Golkar Luwu Timur, hal yang tidak seharusnya terjadi dimana dua Plt dianggap gagal dalam menjalankan amanah menuntaskan musda partai Golkar.
"Jika seperti itu siapa yang harus disalahkan? Apakah Plt yang ditunjuk ketua DPD I atau yang menunjuk Plt itu yang harus disalahkan, karena bukan musda yang adem dihadapi tetapi musda yang gaduh, bahkan itu juga terjadi di Tana Toraja, dan Bulukumba dimana kader Partai Golkar menyegel kantor sebagai bentuk keprihatinan atas sikap Plt yang diamini oleh DPD I Golkar Sulsel," jelasnya lagi.
Baca juga: PDI Perjuangan Dorong Penyelesaian Jembatan Sungai Bialo Bulukumba
Irwan Natsir juga mengungkapkan, apabila tidak ada sikap tegas DPP dalam waktu dekat, maka ia tak bisa lagi membendung ribuan kader dan simpatisan Golkar Bulukumba yang akan hengkang.
Apalagi dikatakan jika Partai Golkar akan menghadapi verifikasi yang dilakukan oleh KPU pada bulan Maret 2022, dan jika kondisi saat ini dibiarkan maka Golkar akan mengalami kerugian yang besar kedepannya.
“Kita di Pemilu dan Pilpres ingin menang atau tidak, kalau mau menang kita harus mempersiapkan diri, bukan justru menghabiskan energi pada kegaduhan yang terjadi selama ini," Pungkasnya. []