Alur.id
    Berita    Detail Article

Kental Nepotisme, Jargon Perubahan Rezim Hery-Heri Hanya Omong Kosong

Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Dari Partai Hanura Thomas Edison Rihimone. (Foto: Alur/Valerius Isnoho)

Manggarai - Anggota DPRD Manggarai, Thomas Edison Rohimone menilai jargon 'perubahan' yang di usung Bupati Herybertus G.L Nabit dan wakilnya Heribertus Ngabut hanya omong kosong belaka.

Hal itu disampaikan politisi Partai Hanura itu kepada wartawan usai rapat paripurna pembukaan masa sidang II DPRD Manggarai tahun 2022, Selasa, 1 Maret 2022.

Edi menyentil soal perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) baru di Kabupaten Manggarai belum lama ini. Proses perekrutan tersebut mestinya dilakukan secara transparan sehingga orang-orang muda berkualitas bisa terlibat dalam membangun daerah.

Namun yang terjadi justru dilakukan secara tertutup dan kental dengan nuansa nepotisme karena yang menjadi THL adalah orang-orang dekat penguasa.

"Semangat reformasi dan jargon perubahan itu omong kosong karena masih menggunakan pola lama ya KKN, ya nepotisme, ya keluarga, ya semua," tegas Edi.

Sebelumnya, dalam ruang sidang paripurna, Edi mengritik Bupati Nabit yang hadir dalam sidang itu.

Hal senada juga disampaikan Kosmas Banggut. Politisi PKB ini mengaku malu dengan cara pemerintah merekrut THL.

"Berita setiap hari. Selaku partai pengusung pertama Hery-Heri saya sangat malu sekali," ujar Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai itu.

Menanggapi kritikan politisi parpol koalisi, Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit menyampaikan permohonan maaf.

"Saya mohon maaf kepada semua partai pengusung yang merasa malu sudah mencalonkan dan memenangkan Heri-Hery dalam Pilkada," ujarnya.

Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan itu mempersilahkan parpol koalisi mencabut dukungan terhadap pemerintah.

"Saya persilahkan untuk mencabut dukunganya dari paket Hery-Heri," kata Hery.

Meski dipersilakan untuk mencabut dukungan dari paket Hery-Heri, namun Kosmas Banggut sendiri menanggap santai.

Bahkan, ia menilai pernyataan Hery Nabit merupakan pernyataan politik seorang bupati. Hal itu, kata dia, tentu saja lumrah dan hak Hery Nabit sebagai bupati.

"Kami sebagai partai pengusung pertama untuk paket H2N tentu hanya menerima apa adanya atas pernyataan itu, apakah itu benar, atau tidak, yang penting bagi saya pernyataan itu pernyataan politik belaka," tegas Banggut saat dikonfirmasi, Rabu, 2 Maret 2022. []