Manggarai - Kebijakan pengangkatan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) sempat memanas dan mewarnai rapat pembukaan masa sidang II tahun 2022 di Gedung DPRD Manggarai, pada Selasa 1 Maret 2022, lalu.
Bahkan tidak tanggung-tanggung Bupati Manggarai mempersilakan partai pengusung paket Hery-Heri pada Pilkada tahun 2020 lalu untuk mencabut dukungannya.
Hal itu ia tegaskan sebagai respons atas kritikan anggota DPRD Manggarai di balik kebijakan pengangkatan THL yang diduga sarat Nepotisme.
Pemerhati pembangunan Kabupaten Manggarai Kornelis Dola menegaskan, kisruh pembahasan THL di DPRD Manggarai terkesan sedang menutupi hal besar yang harus dikawal seperti program prioritas dan janji politik pasangan Hery-Heri.
"Masalah THL lebih sebagai persoalan internal koalisi partai, kurang bagus menjadi perdebatan sengit dalam sidang DPRD," ujar Kornelis kepada Alur.id, Jumat 4 Maret 2022.
Kisruh THL yang dibahas di DPRD Manggarai apalagi dikritik oleh partai koalisi, bisa saja di baca publik sebagai sebuah sandiwara untuk menutupi pengawalan program prioritas dan janji-janji politik paket Hery-Heri.
Karena itu, ia meminta agar masalah tersebut tidak boleh dibesarkan-besarkan yang berpotensi bisa melupakan janji-janji politik paket Hery-Heri.
"Perdebatan itu menjadi tontonan sandiwara yang menarik. Sutradara mengajak penonton untuk menyimpulkan bahwa demi membela kebenaran tidak ada kawan tidak ada lawan, kawan pun disapu bersih kalau tidak berpihak. Sandiwara ini memang pas untuk di tonton elit politik ke bawah," tegasnya.
Kornelis menegaskan, kisruh pembahasan THL di DPRD Manggarai sebenarnya sebuah gambaran bahwa pemerintah sedang mengabaikan yang paling penting dan menomor satukan yang tidak penting.
"THL itu tidak penting, itu hanya nasib segelintir orang. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mewujudkan janjinya. Waktu ini sangat singkat dan masyarakat tidak akan mendengar pemerintah punya alasan," ujar Kornelis. []